Universitas PGRI Madiun — Universitas PGRI Madiun (Universitas PGRI Madiun) menyatakan komitmennya dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2026. Komitmen tersebut ditandai dengan keikutsertaan Universitas PGRI Madiun dalam Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penyelenggaraan PPG Tahun 2026.

Kegiatan yang digelar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru tersebut berlangsung selama tiga hari, 23–25 September 2026, di Hotel Ciputra Jakarta. Forum ini diikuti 173 rektor Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara PPG dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia.

Universitas PGRI Madiun diwakili Rektor Dr. H. Supri Wahyudi Utomo, M.Pd., bersama jajaran universitas. Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., serta Direktur Pendidikan Profesi Guru Dr. Ferry Maulana Putra, S.Pd., M.Ed.

Salah satu agenda utama dalam kegiatan tersebut ialah penandatanganan PKS penyelenggaraan PPG bagi calon guru dan PPG bagi guru tertentu. Penandatanganan melibatkan unsur Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta para rektor LPTK penyelenggara PPG dari berbagai daerah.

Selain penandatanganan PKS, forum tersebut membahas sejumlah aspek teknis dan kebijakan penyelenggaraan PPG 2026. Peserta mendapatkan paparan mengenai kebijakan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pembelajaran dan pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan PPG, serta pola pengawasan Bantuan Pemerintah PPG tahun 2026.

Pembahasan juga mencakup kebijakan pelaksanaan PPG, pendampingan dan pelaporan penggunaan dana Bantuan Pemerintah PPG, serta rencana tindak lanjut pelaksanaan program pada 2026.

Rektor Universitas PGRI Madiun Dr. H. Supri Wahyudi Utomo, M.Pd., mengatakan keikutsertaan Universitas PGRI Madiun dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan PPG, khususnya dalam aspek koordinasi dan pelaksanaan program.

“Universitas PGRI Madiun berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas guru melalui penyelenggaraan PPG yang profesional dan akuntabel,” ujar Dr. H. Supri Wahyudi Utomo, M.Pd.

Sementara itu, dosen Universitas PGRI Madiun Dr. Hendra Erik Rudyanto, M.Pd., mengatakan hasil koordinasi dalam kegiatan tersebut dapat menjadi landasan bagi universitas dalam menyiapkan berbagai aspek penyelenggaraan PPG.

“Harapannya, hasil koordinasi ini dapat menjadi landasan bagi Universitas PGRI Madiun dalam melaksanakan PPG secara optimal, mulai dari proses pembelajaran, pengelolaan program, hingga pelaporan dan tindak lanjut,” ujarnya.

Rapat koordinasi dan penandatanganan PKS tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan PPG 2026 agar seluruh LPTK penyelenggara memiliki pemahaman yang selaras mengenai kebijakan, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, pengelolaan bantuan pemerintah, hingga rencana tindak lanjut program.

Bagi Universitas PGRI Madiun, keterlibatan dalam forum tersebut menjadi bagian dari persiapan universitas untuk menjalankan PPG 2026 sesuai ketentuan sekaligus memperkuat perannya sebagai salah satu LPTK penyelenggara PPG.